Demi Kepatuhan Hukum , BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejari Sleman

Demi Kepatuhan Hukum , BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejari Sleman

24 Mei 2016 - Berita

Kejaksaan Negeri Sleman akan berikan  bantuan dalam pelayanan kepada  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar perusahaan patuh terhadap regulasi yang  berkaitan dengan jaminan sosial kepada tenaga kerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Dyah Retnowati Astuti, S.H., M.H  usai lakukan memorandum of understanding( MoU) atau nota kesepahaman dengan BPJS di Kantor Kejari Sleman, Selasa siang (24/5/2016).

"Banyak tenaga kerja belum didaftarkan  jaminan sosialnya oleh perusahaan , padahal sesuai  regulasi seharusnya perusahaan memiliki kewajiban mengikutsertakan tenaga kerjanya  kedalam jaminan sosial. Secara kongkrit kejari Sleman akan membantu BPJS kesehatan supaya  perusahaan patuh," jelasnya kepada wartawan.

Kata , Dyah lagi peran kejaksaan akan mendamping BPJS termasuk dalam kegiatan sosialisasi , bahkan dalam ranah hukum."  Termasuk sosialisasi kita akan ikut turun, andaikata ada pelanggaran atas UU  oleh perusahaan akan di bawa ke ranah perdata ataupun pidana, tergantung siapa yang berwewenang menangani perkara itu, apakah kepolisian atau Kejaksaan ," tutupnya.

Hal senada disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Triyono bahwa tujuan jamina sosial tenaga kerja ini lebih untuk memberikan jaminan sosial dan itu menjadi kewajiban perusahaan seperti yang dipersyaratkan dalam UU.

"Hari ini kita tandatangani MoU dengan Kejari Sleman berkaitan dengan jaminan ketenagakerjaan. Dengan jaminan BPJS ini mulai dari kecelakaan kerja cacat bahkan sampai meninggal dunia, akan akan diberikan santunan. Yakni dengan jaminan keselamatan kerja, pensiun, kematian dan jaminan hari tua, mendaftarkan tenaga kerja otomatis   mengurangi angka  kemiskinan dan merupakan bagian dari program kemanusiaan " terangnya didepan Kajari Sleman dan jajaran.

Tambahnya hingga Maret 2016 sudah terdaftar sebanyak 4704 perusahaan, 172.563 tenaga kerja, 25.057 tenaga non formal, 1.944.858 angkatan kerja (08/12) dan sebanyak 1.555.886 angkatan kerja yang bekerja (80%).

Ditambahkan Kepala BPJS  Cabang Perintis Sleman, Farah Diana dinyatakan bahwa MoU ini lebih ditekankan pada kepatuhan hukum dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 sudah dijelaskan didalamnya mengenai tata cara   pengenaan sanksi  administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran kedalam penyelenggaraan jaminan sosial , dengan MoU ini diharapkan akan ada kepatuhan hukum oleh perusahaan terhadap tenaga kerja. Di Sleman sudah ada 2000 perusahaan aktif dari 7000 yang belum tercover BPJS ketenagakerjaan, ada 125 perusahaan yang menungak," jelasnya.

Penulis : Eko Purwono SLEMAN (info-jogja.com)

  Kirim ke Teman   Cetak halaman ini   Posting komentar  Share on Facebook