Pejabat Struktural

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: Drs. BAMBANG SURYA IRAWAN, S.H.
NIP: 19620712 198312 1 002
NRP: 48362280
Jabatan: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
Pangkat / Golongan : JAKSA UTAMA PRATAMA / IV b

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: EKO RAMDHANI MAHARDIKO, S.Kom.
NIP: 197908172003121005
NRP: 60479437
Jabatan: KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
Pangkat / Golongan : SENA WIRA TU / III d

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: JOJOT APRIONO DWIRAHARDJO, S.H.
NIP: 196704161995031001
NRP: 6956760
Jabatan: KEPALA SEKSI INTELIJEN
Pangkat / Golongan : JAKSA MADYA / IV a

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: HAFIDI, S.H.
NIP: 19730310 199303 1 004
NRP: 49373299
Jabatan: KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
Pangkat / Golongan : JAKSA MUDA / III d

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: YULIANTA, S.H.
NIP: 19710713 199803 1 002
NRP: 69871055
Jabatan: KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
Pangkat / Golongan : JAKSA MADYA / IV A

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: WISNU PRATISTHA, S.H.
NIP: 197405311999031001
NRP: 69974134
Jabatan: KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN
Pangkat / Golongan : JAKSA MUDA /

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: SIHID INUGRAHA, S.H.
NIP: 19640312 198703 1 006
NRP: 48764105
Jabatan: KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
Pangkat / Golongan : JAKSA MUDA / III d

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: HARYANTO
NIP: 19630310 198403 1 001
NRP: 4846388
Jabatan: KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pangkat / Golongan : MUDA WIRA TU / III b

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: ROCHMAD ZANU ARYANTO, S.H., M.H.
NIP: 19750115 200501 1 006
NRP: 40575614
Jabatan: KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PNBP
Pangkat / Golongan : MUDA WIRA TU / III b

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: AGUS SARWOKO, S.H.
NIP: 19651011 199003 1 004
NRP: 4906577
Jabatan: KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN
Pangkat / Golongan : MADYA WIRA TU / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: DANAR TRIADHY HARISTYANTO, S.H.
NIP: 19690722 200003 1 002
NRP: 40069182
Jabatan: KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN PERPUSTAKAAN
Pangkat / Golongan : MADYA WIRA TU / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: TAUFIQ SURYA ANANDA, S.Kom.
NIP: 19870515 201012 1 003
NRP: 51187245
Jabatan: KEPALA URUSAN DASKRIMTI
Pangkat / Golongan : YUANA WIRA TU / III a

Foto Kegiatan

Gallery Video

Jajak Pendapat

Bagaimanakah Menurut Anda Tentang Pelayanan Dan Kinerja Dari Kejaksaan Negeri Sleman tahun 2018?






Lihat Hasil

data pengunjung

Pengunjung Saat Ini 2
Dikunjungi 1140791

Agenda

December 2018
MSSRKJS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

    Perdata dan Tata Usaha Negara

    Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.

    Dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Kepala Seksi, seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

    1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
    2. Pengendalian penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
    3. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
    4. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat;
    5. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
    6. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negata di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
    7. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
    8. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan;
    9. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diberikan kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara.