Pejabat Struktural

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: DYAH RETNOWATI ASTUTI, S.H, M.H.
NIP: 19591126 198503 2 001
NRP: 6855997
Jabatan: KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
Pangkat / Golongan : JAKSA UTAMA PRATAMA / IV B

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: RETNO SETYOWATI, S.H, M.H.
NIP: 19741003 199803 2 001
NRP: 69874268
Jabatan: KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
Pangkat / Golongan : JAKSA MADYA / IV a

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: KHALID SARDI HATAPAYO, S.H.
NIP: 19780223 200212 1 002
NRP: 60378301
Jabatan: KEPALA SEKSI INTELIJEN
Pangkat / Golongan : JAKSA MUDA / III d

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: HAFIDI, S.H.
NIP: 19730310 199303 1 004
NRP: 49373299
Jabatan: KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
Pangkat / Golongan : JAKSA MUDA / III d

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: YULIANTA, S.H.
NIP: 19710713 199803 1 002
NRP: 69871055
Jabatan: KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
Pangkat / Golongan : JAKSA MADYA / IV A

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: ISTU CATUR WIDI, S.H.
NIP: 19730209 200003 1 003
NRP: 60073111
Jabatan: KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN
Pangkat / Golongan : JAKSA MUDA /

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: HARYANTO
NIP: 19630310 198403 1 001
NRP: 4846388
Jabatan: Kepala Urusan Kepegawaian
Pangkat / Golongan : Muda Wira T.U. / III b

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: ROCHMAD ZANU ARYANTO, S.H.,M.H
NIP: 19750115 200501 1 006
NRP: 40575614
Jabatan: Kepala Urusan Keuangan
Pangkat / Golongan : Muda Wira T.U / III b

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: AGUS SARWOKO, S.H.
NIP: 19651011 199003 1 004
NRP: 4906577
Jabatan: Kepala Urusan Perlengkapan
Pangkat / Golongan : Madya Wira T.U / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: DANAR TRIADHY HARISTYANTO, S.H.
NIP: 19690722 200003 1 002
NRP: 40069182
Jabatan: Kepala Urusan Tata Usaha
Pangkat / Golongan : Madya Wira T.U. / III c

PEJABAT STRUKTURAL


Nama: SUWARTI
NIP: 19600105 198501 2 001
NRP: 4856040
Jabatan: Kepala Urusan Perpustakaan dan Daskrimti
Pangkat / Golongan : Muda Wira T.U / III b

Foto Kegiatan

Gallery Video

Jajak Pendapat

Bagaimanakah Menurut Anda Tentang Pelayanan Dan Kinerja Dari Kejaksaan Negeri Sleman tahun 2017 ini?






Lihat Hasil

data pengunjung

Pengunjung Saat Ini 5
Dikunjungi 633091

Agenda

January 2018
MSSRKJS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

    Perdata dan Tata Usaha Negara

    Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.

    Dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Kepala Seksi, seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

    1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
    2. Pengendalian penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
    3. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
    4. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat;
    5. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
    6. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negata di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
    7. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
    8. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan;
    9. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diberikan kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara.